AGILE GOVERNANCE APLIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
widina28
June 14, 2026
No Comments
Artikel ini mengulas karya ilmiah Willius Kogoya yang mengangkat tema konflik pemekaran di Papua dengan perspektif Nenggi-Kenggi. Karya ini mengkaji sejarah pemekaran wilayah di Papua dari tahun 1999 hingga 2007, serta implikasinya terhadap ketahanan wilayah dan nasional. Dalam konteks ini, Kogoya menyoroti pentingnya pendekatan sosiologis dan hukum dalam memahami konflik yang terjadi, serta dampaknya terhadap masyarakat Papua.
Sejak awal pemekaran, Papua telah mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan wajah kepemimpinan dan administrasi pemerintahan di Indonesia. Kajian Kogoya menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran yang diambil pemerintah sering kali bertentangan dengan harapan masyarakat. Dalam periode 1999-2004, terlihat jelas adanya plus dan minus yang berdampak langsung terhadap ketahanan wilayah. Warga negara yang menjadi korban konflik sering kali tidak mendapatkan keadilan, sehingga menciptakan ketidakpuasan yang berkepanjangan.
Nenggi-Kenggi dihadirkan sebagai metode analisis dan problem solving yang mencerminkan kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Konsep ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), dalam pengambilan keputusan terkait pemekaran wilayah. Kogoya berargumen bahwa pendekatan tangan besi yang diterapkan dalam pemekaran Irian Jaya Barat tidak hanya mengabaikan nilai-nilai Nenggi-Kenggi, tetapi juga berpotensi memperburuk situasi konflik yang ada.
Kebijakan pemekaran yang dijalankan dengan tangan besi menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Kogoya menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip Pancasila, tetapi juga melanggar prinsip good governance. Dalam hal ini, pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua komponen masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kestabilan dan keadilan sosial.
Karya Kogoya juga menyentuh aspek hukum yang berhubungan dengan pemekaran wilayah. Melalui analisisnya, Kogoya menegaskan bahwa ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum dan administrasi pemerintah menjadi salah satu pemicu konflik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan pendidikan dan pemahaman yang memadai tentang hukum dan hak-hak sipil kepada warga negara muda di Papua.
Pendidikan di Papua memegang peranan penting dalam membentuk karakter masyarakat. Apresiasi terhadap karya Kogoya disampaikan oleh DR. Nomensen Steffan Mambraku, yang menekankan perlunya mengedukasi generasi muda tentang nilai-nilai luhur Nenggi-Kenggi. Pendidikan yang berbasis pada norma dan hukum diharapkan dapat mencegah konflik berkepanjangan dan menciptakan kehidupan bernegara yang lebih harmonis.
