Description

Penulis: KOLONEL LAUT (E) Dr. Ir. LUKMAN YUDHO PRAKOSO., S.I.P., M.A.P., M.Tr.Opsla., I. P. U., ASEAN Eng

x + 215.

15,5 x 23

Administrasi kebijakan publik di bidang pertahanan merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari ancaman militer maupun non-militer. Bidang ini tidak hanya berorientasi pada kekuatan militer semata, tetapi juga mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang saling berkaitan dalam mendukung sistem pertahanan nasional.

Dalam konteks administrasi publik, kebijakan pertahanan disusun melalui mekanisme birokratis yang melibatkan berbagai aktor, baik dari lembaga pemerintahan seperti Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun lembaga non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Administrasi kebijakan berperan penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis di bidang pertahanan selaras dengan kepentingan nasional serta prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.