DINAMIKA POLITIK LOKAL PASCA PILGUB MALUKU UTARA 1999 Sebuah Pendekatan Historik, Konflik, dan Transformasi Kekuasaan

Rp76.800

Description

Penulis:
Dr. Jusan Hi. Yusuf, M.Si
Dr. Rustam Hasim, M.Hum

xviii + 200.

15,5 x 23

Buku Dinamika Politik Lokal Pasca Pilgub Maluku Utara 1999 mengkaji secara komprehensif perjalanan politik Maluku Utara sejak terbentuk sebagai provinsi baru hingga memasuki fase demokrasi lokal yang semakin kompleks. Berangkat dari konteks Reformasi 1998 dan pemilihan gubernur pertama tahun 1999, buku ini menelusuri bagaimana proses pemekaran, konflik sosial, serta tarik ulur kepentingan elite membentuk fondasi politik daerah. Pilgub 1999 tidak hanya dipotret sebagai peristiwa elektoral, tetapi sebagai titik balik sejarah yang memunculkan dualisme kepemimpinan, krisis legitimasi, serta intervensi pusat dalam dinamika hubungan Jakarta dan daerah.
Selanjutnya, buku ini menguraikan keterkaitan antara konflik sosial, politik identitas, dan peran struktur tradisional seperti Kesultanan dalam kontestasi kekuasaan modern. Eksistensi Moloku Kie Raha, polarisasi etnis, serta politisasi agama menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana demokrasi lokal tumbuh di tengah trauma kerusuhan 1999. Transformasi elite politik, menguatnya patronase, perebutan sumber daya tambang, hingga pertarungan geopolitik antara wilayah kepulauan dan daratan Halmahera menunjukkan bahwa politik lokal tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, budaya, dan geografis yang khas.
Lebih jauh, buku ini membahas perkembangan pilkada langsung, dinamika DPRD, birokrasi, korupsi, peran media, gerakan mahasiswa, serta partisipasi perempuan dalam arena politik daerah. Isu otonomi khusus, hubungan pusat-daerah, pembangunan infrastruktur, hingga tantangan globalisasi dan digitalisasi turut dianalisis sebagai bagian dari proses pendewasaan demokrasi. Pada akhirnya, refleksi 25 tahun pasca Pilgub 1999 mengantarkan pembaca pada evaluasi kritis mengenai capaian dan kegagalan otonomi daerah, sekaligus menawarkan visi masa depan politik Maluku Utara menuju demokrasi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.