MENJAGA GARIS BATAS KONSTITUSI: TNI-POLRI DAN TAFSIR TUNGGAL SISHANKAMRATA

Rp94.600

Description

Penulis: Kolonel Czi Dr. Yermia Hendarwoto, S.H., M.H., M.Th.

viii + 396.

15,5 x 23

Di tengah konfigurasi ancaman global yang semakin kompleks mulai dari perang siber, konflik identitas, hingga erosi kepercayaan publik Indonesia dihadapkan pada pertanyaan strategis yang bersifat fundamental: siapa aktor utama penjaga negara, dan melalui mekanisme apa pertahanan dijalankan? Buku ini hadir sebagai upaya konseptual untuk menegaskan bahwa pertahanan negara tidak dapat direduksi semata-mata pada kekuatan senjata dan kesiapan pasukan, melainkan harus dipahami sebagai konstruksi konstitusional yang melibatkan pembagian peran institusional serta partisipasi warga negara.
Dengan pendekatan analitis yang sistematis, buku ini mengkaji batas kewenangan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai dua pilar utama pertahanan dan keamanan. Keduanya memikul mandat menjaga kedaulatan dan ketertiban, namun beroperasi dalam spektrum ancaman yang berbeda. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus pedoman operasional. Ketika batas tersebut mengalami distorsi, yang terancam bukan hanya efektivitas institusi, tetapi juga stabilitas demokrasi dan supremasi hukum.
Lebih lanjut, buku ini melakukan rekonstruksi konseptual terhadap Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Konsep ini tidak diperlakukan sebagai simbol normatif semata, tetapi sebagai doktrin strategis yang menempatkan rakyat sebagai unsur kekuatan nasional. Tafsir tunggal Sishankamrata yang diajukan menegaskan bahwa pertahanan negara harus diselenggarakan secara inklusif, terstruktur, dan tunduk pada prinsip konstitusionalitas.
Dengan memadukan perspektif hukum tata negara, politik keamanan, dan studi pertahanan, buku ini tidak hanya menjawab pertanyaan “apa” dan “siapa”, tetapi juga mengelaborasi “mengapa” dan “ke mana” arah kebijakan pertahanan negara seharusnya dibangun. Analisis diarahkan pada risiko militerisasi ruang sipil, potensi tumpang tindih kewenangan, serta urgensi penataan ulang relasi TNI, Polri, dan rakyat dalam satu desain pertahanan nasional yang terpadu.
Buku ini bukan sekadar kontribusi akademik, tetapi juga tawaran reflektif bagi perumusan kebijakan strategis. Ia menunjukkan bahwa negara yang kuat tidak semata ditentukan oleh superioritas alat utama sistem senjata, melainkan oleh kejelasan garis kewenangan, disiplin terhadap hukum, dan integrasi rakyat dalam sistem pertahanan negara.
Menjaga Indonesia, dengan demikian, adalah soal menjaga konstitusi sebagai garis depan pertahanan nasional.