Penulis:
Dr. Utang Rosidin, SH, MH
Dr. M. A. E. Dunur’aeni, MH
Sri Damayanti, M.Si

Jumlah Halaman
vi + 144.

Ukuran Buku
15,5 x 23

Keberlangsungan roda pemerintahan daerah sangat bergantung pada stabilitas kepemimpinan di tingkat lokal. Namun, dinamika politik dan hukum seringkali memunculkan persoalan krusial ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah. Buku ini hadir sebagai kajian komprehensif yang membedah urgensi, mekanisme, serta problematika hukum dalam pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah di Indonesia.
Dimulai dengan meletakkan landasan konstitusional otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, buku ini menguraikan secara mendalam bagaimana prinsip kedaulatan rakyat dan nilai demokrasi menjadi fondasi utama dalam pemilihan pemimpin daerah. Penulis tidak hanya meninjau aspek teoretis mengenai kewenangan dan jabatan, tetapi juga menyajikan analisis tajam mengenai urgensi posisi Wakil Bupati dalam menopang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Fokus utama karya ini terletak pada prosedur teknis dan model pengisian kekosongan jabatan, baik pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun akibat pejabat yang berhalangan tetap. Dengan menyandingkan landasan yuridis dan realitas politik, buku ini menawarkan panduan prosedural mengenai tahapan mekanisme pengisian jabatan agar selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance).
Buku ini merupakan referensi esensial bagi para praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, penyelenggara pemerintahan, serta pegiat demokrasi yang ingin memahami secara utuh diskursus mengenai legalitas dan sinergitas kepemimpinan daerah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang stabil dan akuntabel.