Description

Penulis: Ahmad Sukandar, dkk

xii + 138.

15,5 x 23

Buku ini mengkaji dualitas kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama (NU) organisasi Islam terbesar di dunia di mana otoritas formal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersinggungan dengan otonomi kultural jaringan pesantren yang sangat luas. Rumusan masalah sentral meneliti bagaimana ketegangan dan kolaborasi antara kebijakan formal PBNU dengan kemandirian pesantren membentuk wacana Islam Nusantara sebagai identitas keislaman ideologis Indonesia. Tujuan penulisan mencakup pemetaan pola komunikasi organisasi, strategi manajemen konflik internal, serta sintesis pemikiran untuk memperkuat kohesi NU di tengah tantangan modernisasi.
Landasan teoretis mengintegrasikan teori strukturisasi dan agensi (Giddens) untuk menganalisis PBNU sebagai pusat kekuasaan formal yang mengatur kebijakan melalui mekanisme Tanfidziyah (eksekutif) dan Syuriyah (legislatif), bersanding dengan teori jaringan (Castells) yang memandang pesantren sebagai simpul kultural independen yang dipimpin kiai karismatik. Islam Nusantara muncul sebagai konstruksi epistemologis yang memadukan wasathiyyah (moderat beragama) dengan kearifan lokal, berakar pada prinsip Aswaja An-Nahdliyyah: tawasuth (moderat), tasamuh (toleransi), dan tawazun (keseimbangan). Analisis membedah anatomi birokrasi PBNU dari pengambilan keputusan pusat hingga ranting akar rumput dan dinamika pesantren, di mana kurikulum tradisional serta otoritas kiai menolak standardisasi formal.